Komentar
Globalnewsindonesia.com,- Labusel Sumut,- Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumut H. Edimin / Asiong tantang Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK RI) agar kiranya bisa turun ke Labusel, agar kiranya Koropsi tidak ada di Labusel.
hal ini disampaikan H. Edimin pada saat pelaksanaan Rapat Virtual (zoom meeting) dengan KPK Beberapa hari lalu .
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin melaksanakan rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual (zoom meeting) di Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan beberapa hari lalu.
Dalam rapat tersebut Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin menumpahkan segala persoalan yang dirasakannya terkait bobroknya mental (sebagian) pejabat Labusel, baik pengelolaan anggaran disetiap dinas, lelang proyek yang tidak dilakukan dinas kesehatan sehingga uang kembali ke pusat hingga terkait pengelolaan dana desa.tahun 2020 tahap 3 belum terbayarkan.
Dalam kesempatan itu, dia menantang pihak KPK agar secepat mungkin turun ke Labusel untuk membuktikan ucapan beliau dan akan memberikan akses terkait data yang dibutuhkan KPK.
Bupati ingin agar KPK terlibat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik demi kepentingan masyarakat.
Sementara KPK sendiri sangat mengapresiasi semangat dan keinginan yang kuat dari Bupati Labusel dalam memperbaiki kabupatennya demi kepentingan masyarakat.
Bahkan dalam nada bergurau, KPK menyebut Bupati H. Edimin adalah Ahok nya Sumut.
Selanjutnya KPK dalam rapat tersebut mengatakan, berjanji akan segera mengagendakan untuk turun ke Labusel.
Hal ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat begitu juga nitijen dan harapan masyarakat kalau memang seluruh proyek infrastruktur begitu juga proyek fisik tidak dikenai Vie pada perusahaan pemenang tender pasti peroyek tersebut berkualitas
Harapan masyarakat pula kalau KPK turun ke Labusel, waktunya ketika setiap proyek mau dilelang karena disitulah disinyalir banyak uang negara yang diselewengkan dengan dalih Vie 10 persen dan sampai 25 persen, ini juga menjadi penyebab di daerah pembangunan yang tidak berkualitas, maka apa yang diminta Bupati agar KPK turun ke Labusel jadi semua Calo tidak bisa berkutik. (MH)