Globalnewsindonesia.com,- CIANJUR - Dugaan politisasi dalam rekrutmen petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan penyaluran zakat di kecamatan Kadupandak, bakal berbuntut panjang menyusul Aktivis Cianjur, mendesak DPRD untuk segera membentuk PANSUS.
Menurut aktivis Cianjur Hendra Malik, pihaknya berharap DPRD Cianjur jangan sampai lelet dalam menanggapi dugaan kasus yang terjadi di Lembaga BAZNAS, Sabtu (26/2/22).
Ia menambahkan bahwa DPRD harus segera membentuk Pansus dalam dugaan pelanggaran yang terjadi di BAZNAS, pasalnya masalah ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat menyusul lembaga umat tersebut di kelola sangat luar biasa.
"Maka permasalahan ini agar bisa di selesaikan supaya kepercayaan masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap BAZNAS bisa kembali pulih, "kata Hendra
Lebih jauhnya Hendra Malik mengatakan,. kejadian tersebut merupakan sebuah cambuk dan jangan sampai terulang kembali seluruh pengurus atau pejabat di BAZNAS Kabupaten Cianjur, karena sudah terindikasi dan terkonfirmasi politik.
"Maka saya menyarankan untuk secepatnya pergantian dari mulai kepala BAZNAS hingga jajarannya. Karena saat sekarang yang lagi ramai diberitakan politisasi dan rangkap jabatan, "tegasnya
Dibagian lain ketua Komisi D DPRD Cianjur Sahli Saidi mengungkapkan, terkait soal PANSUS merupakan kebijakan Ketua DPRD, namun saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi A rencana pemanggilan Camat Kadupandak.
"Kalau ketua dewan menginstruksikan PANSUS pasti kita bikin pansus, tapi sekaramg kita lagi koordinasi sama Komisi A terkait rencana pemanggilan Camat Kadupandak, " jelasnya
Sementara Ketua DPRD Cianjur saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan sambungan whatsApp, hingga berita ini diturunkan pihaknya belum memberikan jawaban.(yn).