DPW Berkarya Sumsel Mendukung Penuh Restrukturisasi Kepengurusan Dari Semua Tingkatan -->
Jika Ditemukan Anggota GNI yang melakukan Intimidasi, pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya, segera laporkan ke Center Kami 0823 7323 2423,

DPW Berkarya Sumsel Mendukung Penuh Restrukturisasi Kepengurusan Dari Semua Tingkatan

6/01/2021, 6/01/2021

 


Globalnewsindonesia.com,- Sumsel,- Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) II Partai Berkarya dilaksanakan di Cikarang Jawa Barat hari Jumat - Minggu 28-30 Mei 2021, dihadiri 30 Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Partai Berkarya (sisanya 4 DPW diwakilkan) dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (DPP).


Dihadiri juga oleh utusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI, Staf Ahli Kemenkumham bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Dhahana Putra membacakan Keynote Speech Menteri Kumham RI.


Dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, semua panitia dan peserta diswab antigen ditempat acara. Senin (31/05/21).



Ketua DPW Berkarya Sumsel Herman Misron saat di wawancari awak media Menambahkan, DPW Sumsel mendukung penuh hasil Rapimnas ke II dan akan melakukan koordinasi ke semua DPD Se Sumsel dalam rangka persiapan menghadapi Verifikasi KPU ditahun 2022 nanti.


"Insyaallah di pemilu 2024 DPW Berkarya Sumsel akan memberikan kader terbaik Sumsel menuju senayan atau DPR RI, kita targetkan dua kursi minimal dari Sumsel," Terangnya.


Lanjut Herman, DPD Berkarya Sumsel juga membuka ruang kepada pemuka masyarakat, mantan birokrat, pengusaha, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain yang ingin bergabung di Partai Berkarya, kita targetkan pembentukan DPC (Dewan Pengurus Kecamatan) dan DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) selesai dalam waktu dua bulan dimulai dari Bulan Juni ini.


Ada juga sebagian DPD Berkarya Kabupaten / Kota yang sudah terbentuk kepengurusan DPC dan DPAC, saya harap waktu dua bulan tersebut cukup bagi DPD yang belum melengkapi kepengurusan sampai ketingkat Kelurahan / Desa.



"Kita buka peluang seluas-luasnya bagi yang ingin Berkarya, semakin banyak tokoh yang bergabung maka akan semakin baik buat Partai Berkarya dipemilu nanti. akan menjadi modal besar bagi Berkarya untuk mendukung dan mengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maju pada Pilkada serentak 2024 mendatang," Ujarnya.

 

Adapun hasil dari kegiatan RAPIMNAS II ini adalah:

A. Internal

1. Menghasilkan 16 Keputusan, di antaranya: Rekomendasi penyelarasan AD/ART Partai Berkarya, Pedoman Organisasi (PO) tentang Pembentukan Lembaga Kaderisari, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Usaha, Badan Pemenangan Pemilu, Disiplin dan Sanksi, Mahkamah Partai, Pergantian Antar Waktu Pengurus DPP dan Anggota  DPRD, Persiapan Verifikasi Partai Calon Peserta Pemilu 2024, dan beberapa kebijakan internal partai untuk mensolidkan partai menuju proses verifikasi 2022 dan sukses Pemilu 2024.


2. Menyikapi proses banding di pengadilan di PTUN terkait SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025, Kemenkumham RI dan DPP Partai Berkarya tetap mengawal dan  tetap mempertahankan keputusan tersebut hingga adanya keputusan ingkrah.


3. Beberapa Pengurus DPP dan DPW yang telah mengundurkan diri dan melanggar AD/ART/PO Partai Berkarya, maka di forum Rapimnas meminta DPP Partai Berkarya untuk mencabut KTA dan memberhentikannya secara permanen dan mengangkat pengganti untuk bebarapa jabatan tersebut, di antaranya Bendahara Umum DPP Partai Berkarya saat ini adalah Laode Umar Bonte, S.Si, SH. 


4. Penetapan pergantian antar waktu Mahkamah Partai, Mahkamah Partai Berkarya dikomandoi saat ini H.Syamsul Zakaria, SH,MH. 


5. Dalam rangka verifikasi, diterbitkan model dan kode Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Berkarya  yang baru, KTA digital.


B. Eksternal

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi faktual yang diwajibkan bagi partai peserta Pemilu 2019 non parlemen tapi tidak mewajibkan bagi yang lolos parlemen untuk peserta Pemilu 2024 perlu ditinjau kembali.


2. Menyikapi pandemi Covid19, ditekankan tetap taat pada aturan pemerintah dan menyukseskan vaksinasi dalam rangka mengurangi penyebaran Covid19.


3. Masalah PAPUA, Partai Berkarya mendukung Otonomi Khusus dilanjutkan namun terukur dan transparan. (Hasbi)

TerPopuler