Global News Indonesia-Purworejo; Ketua Dewan Pompinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Purworejo Wahyu Muji Mulyana mengatakan BBM premium itu bersubsidi tetapi rawan penimbunan. Hal ini diungkapkan pada media ini di kantornya Senin, 23/9/2019.
"BBM bersubsidi itu ada tetapi juga bisa menimbulkan gejolak yang tidak baik karena pendistribusian yang tidak tepat sasaran," katanya.
"Sebaiknya angkutan umum dulu yang diprioritaskan dalam pengisian BBM bersubsidi karena angkutan umum melayani masyarakat. Selain itu adalah angkutan barang dan perlu pengawasan dari pihak SPBU artinya mobil pribadi atau plat hitam sebaiknya tidak bisa dengan bebas berkali kali untuk isi penuh premium bersubsidi," terangnya.
Dalam waktu dekat DPC Organda Kabupaten Purworejo akan mengirim surat ke semua SPBU di Purworejo dengan tembusan Disperindag dan Kementrian ESDM, meminta untuk pengeluaran penjualan BBM Premium bersubsidi sebaiknya angkutan umum diprioritaskan. Dan jika dari pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, Ketua DPC Organda mengatakan untuk ditiadakan saja premium bersubsidi di Kabupaten Purworejo.
"Buat apa kalau ada premium bersubsidi tapi kondisinya seperti sekarang ini, yang antri hanya orang- orang itu saja dengan jenis kendaraan yang sama pula," tegasnya.
"Akan tetapi kalau cara pendistribusiannya tepat, jelas, terarah dan ada pengawasan DPC Organda berharap ada premium bersubsidi karena sangat membantu masalah transportasi kurang lebih ada lima ratus angkutan umum kota dan desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Purworejo dan sekitar lima puluhan taksi konvesional.
Sementara Perwakilan dari driver angkutan umum Purworejo Siswanto dan Sahir dengan tegas mengatakan kalau pemerintah tidak bisa mengkondisikan keadaan saat ini di lapangan lebih baik BBM premium bersubsidi dihapus saja.
"Lebih baik dihapus daripada kesempatan itu dipakai para _kecu-kecu_(penimbun nakal) untuk menimbun bbm premium bersubsidi tersebut," harapnya.
"Walaupun pernah ada penangkapan dari pihak berwajib, untuk para pembeli yang menggunakan plat hitam yang sudah jelas- jelas mereka beli dengan mobil atau motor nya setelah itu disedot dipindah ke jerigen dan mereka antri lagi di SPBU.
Akan tetapi hanya berapa hari saja mereka ditindaklajuti oleh Polres Purworejo dan mereka ikut antri lagi,tidak menutup kemungkinan semua itu sudah terkoordinir oleh pihak pihak tertentu karena jumlah mereka banyak baik yang memakai roda empat atau roda dua yang mempunyai tangki besar," jelasnya.
"Diduga dan tidak menutup kemungkinan juga ada kerjasama antara pembeli nakal dan karyawan SPBU yang menjual BBM premium bersubsidi tersebut, karena beberapa waktu yang lalu begitu ada sidak dari Polda Jateng yang sangat diherankan semua para pembeli nakal bubar, seakan mereka sudah mengetahui kalau mau ada sidak," jelasnya lagi.
Harapan para driver dengan menggunakan BBM premium bersubsidi mereka berharap bisa membawa uang yang lebih banyak untuk bisa menafkahi keluarga karena setiap hari merekapun harus setor ke juragan angkot rata- rata Rp.70.000. .Mereka bisa mendapatkan sekitar Rp.50.000 sampai Rp.60.000 per hari. Dimana mereka sudah isi BBM sekitar Rp.150.000-Rp.200.000 per hari.
Salah satu pengelola SPBU Ang di Daerah Bener Kabupaten Purworejo memberikan tanggapan terkait tuntutan para angkutan umum untuk bisa diprioritaskan dalam pengisian BBM premium bersubsidi.
"Kita menanggapi positif karena manajemen SPBU sendiri sudah membuat aturan jumlah maksimal yang harus di beli oleh para pembeli kendaraan dengan plat hitam dan sudah membuat jadwal jam berapa untuk para angkutan umum ataupun mobil pribadi bisa membeli BBM premium bersubsidi dan selalu dalam pengawasan manajemen SPBU," jelasnya.
"Tidak menutup kemungkinan semua bisa dilanggar oleh para pembeli yang nakal dan karyawan SPBU-nya sendiri dengan iming- iming uang tambahan . Walaupun sudah berulang kali ditegur tapi mereka seakan tidak peduli," lanjutnya.
ANG sendiri secara pribadi sangat setuju kalau bbm bersubsidi premium ditiadakan kalau hanya akan menimbulkan keributan atau konflik dan yang jelas akan mencoreng nama baik SPBU-nya sendiri.
Walaupun SPBU sudah mentaati semua peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah atau pusat akan tetapi karakter dan sumber daya manusia berbeda- beda tidak menutup kemungkinan akan tetap ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan pribadi," katanya.(rep evie)
