Pospera Purwakarta; Usut Tuntas Penyelenggara Pemilu 2024 Kabupaten Purwakarta Jika Terbukti Salah Gunakan Kewenangannya -->

Iklan Semua Halaman

 


Jika ada yang mendapat intimidasi atau tindakan tidak menyenangkan lainnya dari anggota GNI, silahkan lapor ke redaksigni@gmail.com, untuk pengiriman berita kegiatan kampus, sekolah , sosial kemasyarakatan, lainnya silahkan di nomor center kami

 




Pospera Purwakarta; Usut Tuntas Penyelenggara Pemilu 2024 Kabupaten Purwakarta Jika Terbukti Salah Gunakan Kewenangannya

3/02/2024


Globalnewsindonesia.com,-Purwakarta -Ketua DPC Pospera Purwakarta Sutisna Sonjaya ingatkan dengan tegas bahwa  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar bisa selalu mengingat bahwa mereka menggunakan uang Negara.


Dan semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus menjaga integritas juga  bertanggung jawab dalam penggunaan uang Negara yang telah dipercayakan kepada mereka.


Kemudian yang harus perlu di ingat jelas Jangan sampai terjadi jual beli data c1, karena dimungkinkan ada oknum yang menjualbelikan dan ada juga oknum yang menambahkan suara," tegasnya.


"Kami berharap Bawaslu, KPU, Panwas, dan PPK dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga harus terbuka kepada publik dan siap untuk dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemilu.


"Kami mengingatkan Bawaslu, KPU, Panwas, dan PPK bahwa mereka adalah penyelenggara yang dipilih dan dibayar oleh negara. Oleh karena itu, mereka harus menghormati dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara tersebut," tutur Tisna, Sabtu,(2/3/2024).


Lanjutnya, bahwa posisi Bawaslu, KPU, Panwas, dan PPK adalah lembaga independen yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan demokrasi. 


Oleh karena itu, mereka harus bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.


"Sebagai lembaga independen, Bawaslu, KPU, Panwas, dan PPK harus bekerja secara netral dan profesional. Mereka harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Kemudian,Tisna juga menegaskan bahwa semua lembaga tersebut harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


Mereka juga harus transparan dan terbuka kepada publik dalam melaksanakan tugasnya.(Mjn)