Komentar
GlobalNewsindonesia.com-Bantaeng, -- Peran partai politik diharapkan dapat berkontribusi dalam mensukseskan agenda politik 2024, termasuk munculnya beragam potensi yang bisa memicu terjadinya sengketa pemilu serta upaya untuk terus memperbaiki pelaksanaan demokrasi negeri ini.
Sejumlah catatan tersebut mengemuka dalam dialog akhir tahun bertajuk ‘Identifikasi Dinamika dan Potensi sengketa Pemilihan Umum 2024' yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng, Kamis (29/12/2024) malam, di Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Kelurahan Pallantikang Bantaeng.
Dialog ini diikuti peserta dari perwakilan 17 partai politik peserta Pemilu 2024, unsur Forkopimda, para undangan dan insan pers. Kegiatan itu menghadirkan empat narasumber yakni, Ketua KPU Bantaeng Hamzar Hamna, Ketua Bawaslu Muhammad Saleh, Penyidikan Gakum Aipda Haerul dan mewakili Kejari Bantaeng, Harsady Hermawan, SH, MH.
Ketua KPU Bantaeng Hamzar Hamna menegaskan, pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, KPU RI mengedepankan asas de jure bukan lagi de facto.
Sistim de facto adalah pemilih yang didaftar adalah semua warga yang berada disuatu wilayah, tanpa melihat KTP yang dimilikinya.
Sedangkan de jure, yang didaftar adalah mereka yang tercatat sebagai warga di suatu wilayah, dibuktikan dengan kepemilikan KTP di daerah bersangkutan.
"Jadi periksa KTP pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya untuk memastikan alamat tempat tinggalnya. Sebab masalah ini bisa menjadi salah satu musabab terjadinya sengketa pemilu," jelasnya.
Hamzar juga mengingatkan seluruh parpol peserta pemilu dalam menempatkan saksi-saksinya di TPS betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai saksi, bukan hanya menjadi tukang catat.
Bukan apa-apa, kata dia, dari hasil pengamatannya terkadang banyak saksi di TPS hanya menjadi tukang catat ketika perhitungan suara.
Para saksi tidak mengamati atau mencermati dinamika yang terjadi di TPS Sepanjang pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan suara.
"Kondisi ini menjadi salah satu pemicu atau potensi munculnya sengketa pemilu. Ini merupakan dampak dari saksi yang diutus parpol yang tak lebih hanya sebagai tukang catat suara," ungkapnya.
Untuk itu Ketua KPU Bantaeng mengajak semua pihak agar selalu memelihara dan merawat demokrasi menjadi selalu lebih baik yang menjadi tugas bersama kedepan. Setidaknya bagaimana cara membuat para pemilih makin cerdas dalam berdemokrasi.
"Sebab untuk membuat demokrasi itu berkualitas, maka pemilihnya pun harus cerdas,” katanya.
Dia juga mengatakan, saat ini bergulir dan mengemuka terkait wacana sistim proporsional tertutup dalam penentuan siapa caleg yang akan duduk di internal partai.
Jika menganut proporsional tertutup, maka caleg yang akan duduk di parlemen itu ditentukan nomor urut di internal partai tersebut.
Sedangkan jika mengacu sistim proporsional terbuka seperti yang diterapkan saat ini, adalah mereka atau caleg pemilik suara terbanyak di partainya akan dilantik sebagai legislator.
Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng Muhammad Saleh menjelaskan, terkait potensi-potensi sengketa pemilu dan bagaimana proses penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Didasarkan regulasi itulah, maka Bawaslu berhak dan berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu,” ungkap Saleh, saat menjadi narasumber pada Dialog akhir tahun bersama KPU Bantaeng di Hotel Kirei.
Dia menyebutkan, sejumlah potensi-sengketa pemilu dapat terjadi karena ada pihak yang dirugikan oleh Keputusan KPU. Sengketa juga dapat terjadi antar peserta dengan peserta pemilu dan antar peserta dengan penyelenggara yakni KPU.
Sedangkan objek sengketanya, kata dia, meliputi keputusan KPU RI, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota. Keputusan tersebut meliputi surat keputusan dan atau berita acara.
Terkait kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, beber Saleh, dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
Termasuk melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, proses ajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
“Bawaslu hanya berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu/pemilihan. Sedangkan untuk sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” jelas Ketua Bawaslu Bantaeng.
Saleh menambahkan, dalam tahapan pemilu, Bawaslu melakukan proses penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi.
Tapi jika mediasi tidak menemukan kesepakatan, maka dilanjukan lewat sidang ajudikasi. (/*)