Komentar
Globalnewsindonesia.com,- Sumsel - Saat ini Partai Beringin Karya (Berkarya) dibawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Mayjen (Purn) TNI Muchdi Pr, sedang sibuk persiapan menjelang pemilu 2024, struktur pengurus dari tingkat DPD sampai DPP terus melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait tahapan jelang pemilu 2024 tersebut.
Baru-Baru ini Partai Berkarya menjadi sorotan karena dikabarkan adanya sekelompok orang yang telah menyelenggarakan Munas Partai Berkarya menyatakan Plt (Pelaksana Tugas) dibawah Pimpinan Plt Ketum Syamsu Djalal di Hotel Acasia Jakarta, pada 18 Juni 2022 lalu.
Terkait hal tersebut Awak Media mendatangi Sekretariat DPW Partai Berkarya Sumsel untuk mengkonfirmasi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sumsel Herman Misron menyatakan sikap, saya selaku Ketua DPW PB Sumsel berdasarkan arahan dan intruksi Ketum Muchdi Pr dan Sekjen Andi Picunang menyatakan bahwa Munas yang diselenggarakan sekelompok orang yang menyatakan Plt dibawah Pimpinan Plt Ketum Syamsu Djalal tersebut Ilegal. Senin (20/08/22).
" Perlu kita semua ketahui bahwa Plt Syamsu Djalal dan Kawan-kawan tersebut semenjak akhir tahun 2020 sudah tidak aktif lagi di Partai dibawah Kepemimpinan Ketum Muchdi Pr sesuai dengan SK No 17 Kemenkumham RI Tanggal 30 Juli 2020, dan semenjak Desember 2020 juga sudah digantikan personalnya. lalu mengapa mereka masih merasa percaya diri ya."ujarnya.
Lanjut Herman Misron, Partai Berkarya Prov. Sumsel tetap akan fokus terkait persiapan pemilu 2024 sesuai dengan intruksi Ketum Muchdi Pr dan Sekjen Andi Picunang, tidak akan terpengaruh hanya dengan isu-isu tersebut bahkan dia menegaskan akan menempuh jalur hukum jika masih ada yang mengaku Ketua DPW Partai Beringin Karya (Berkarya) Sumsel selain dirinya.
" Kami tetap fokus saja terkait persiapan pemilu 2024, tapi jika masih ada pihak-pihak tertentu yang menganggu kinerja kita, maka kami tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum, silahkan siapapun yang mencoba menganggu dan kami tidak akan tinggal diam." tegasnya.
(Hasbi)