Komentar
Globalnewsindonesia.com ; Lahat Sumsel – Karena menganggap honorer sebagai petugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak memenuhi standar kesejahteraan Senin (12/10) ratusan BPD yang berasas dari seluruh desa dikabupaten Lahat menggelar aksi unjuk rasa. Tidak hanya itu, para BPD juga mengharap kan untuk terlibat langsung dalam setiap aktivitas yang mengguna kan anggara desa karena selama ini merasa keberadaannya tidak diakui.
Pantaaun wartawan dilapangan, ratusan BPD melakukan aksi Longmarch dari lapangan Seganti Setungguan yang dikawal ketat aparat dari Polres, TNI Kodim 0405 dan Satpol PP kabupaten Lahat dengan mematuhi protokol kesehatan Copid 19. Aksi yang dilakukan dihalaman kantor DPRD Lahat ditemui langsung oleh Komisi I yang diketuai oleh Nizarudin tersebut berlangsung alot karena masa mendesak agar tuntutan mereka dipenuhi.
Ketua forum BPD se Kabupaten Lahat Satrismansyah mengatakan, kedatangan masa yang tergabung dalam forum BPD kekantor bupati dan DPRD Lahat guna menyampaikan Delapan poin tuntutan. Salah satu nya menyangkut kesejahteraan BPD karena selama ini honor yang diterima hanya sebesar Rp.750 ribu untuk ketua dan 550 ribu untuk anggota, bahkan dalam setiap kegiatan desa yang menyangkut Dana Desa para BPD sering tidak dilibat kan sehingga mendesak agar DPRD menyuarakan ke Pemkab agar segera dibuat Perbup terkait kesejahteraan dan Tupoksi BPD didesa.
“Selama ini kami seakan tidak pernah dianggap oleh pihak Pemdes, bahakan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan BPMD kami tidak dilibat kan, kedeatangan kami merupakan luapan kecil dari permasalahan yang selama ini kami pendam. Bagaimana kami bisa bekerja jika perut kami lapar,”ujarnya.
Semenetara itu, kepala BPMD melalui Kabid Tata wilayah dan Administrasi desa Imam santosa,Sstp Msi menuturkan, terkait tututan yang disampaikan oleh BPD pihak nya sangat mengapresiasi namun untuk kenaikan Honorer dan kegiatan Bimtek serta pengawasan anggaran yang menjadi poin tuntutan masih akan mengacu pada aturan yang berlaku. Apalagi, status BPD adalah tempat warga bermusyawarah bukan perwakilan desa sedangan untuk Honorer setara UMR itu hanya berlaku pada karyawan swasta sedangkan BPD ada bagian dari Pemdes.
“Jika rekan-rekan BPD ingin menyampai kan keluhan maka kami siap dan menyelesaikan nya satu persatu. Terkait honorer BPD itu sudah jelas ada aturan UU yang mengatur dan tidak mudah dirubah. Namun untuk Bimtek dan pembangunan kantor BPD silakan koordinasi kembali dengan pihak Pemdes karena APBD kabupaten Lahat tidak memungkinkan untuk melakukan Bimtek,”imbuhnya.
Ditempat yang sama ketua Komisi I DPRD Lahat Nizarudin didampingi seluruh anggota mengungkapkan, pihaknya menerima apa yang disampai kan oleh seluruh BPD se kabupaten lahat namun untuk memutuskan apa yang menjadi permasalahan maka dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak Exekutif apakah bisa direalisasikan atau tidak khususnya yang menyangkut kesejahteraan atau honorer BPD. Terkait apakah tuntutan BPD yang harus dibawa kerapat Paripurna maka seluruh anggota komisi dan pihak intansi terkait akan membahasnya terlebih dahulu dan memerlukan proses.
“Kita semua ada aturan dan tidak serta apa yang disampai kan langsung diputuskan, namun DPRD Lahat akan mengawal tuntutan rekan-rekan BPD kepihak Exekutif karena ada aturan khusus dalam UU tentang Pemdes terkait semua tuntutan yang disampai kan,”pungkasnya.(Par)