Dugaan Penggelapan: Kuasa Hukum DPP LSM GNRI Laporkan PT Indonesia Victory Garment Ke Mapolres Purwakarta -->

Dugaan Penggelapan: Kuasa Hukum DPP LSM GNRI Laporkan PT Indonesia Victory Garment Ke Mapolres Purwakarta

9/24/2020, 9/24/2020

 


GlobalNewsIndonesia.Com,-  Purwakarta,- Diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada bulan Desember 2019 yang dilakukan oleh terlapor PT Indonesia Victory Garment dengan cara tidak membayarkan potongan gaji pelapor sebagai karyawan PT Indonesia Victory Garment kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga melaporkan kepolres Purwakarta dengan surat laporan No. Lp/B/652/IX/2020/Jabar/Res .Pwk, tertanggal 24 September 2020.


Hal itu kuasa hukum LSM GNRI Abdullah Sani.,S.H yang mewakili para buruh PT Indonesia Victory Garment menyatakan bahwa jika dugaanya seperti itu sudah jelas menggelapkan uang karyawan. Dan yang pasti sudah merugikan hampir 800 karyawan dan  juga pemerintah dirugikan dengan hal tersebut," Ucapnya. 




Maka dari itu DPP LSM GNRI melalui Kuasa hukumnya Abdullah Sani.,S.H .dan Jusmaniar,,S.S.H. Kamis (24/09/2020) datangi Polres Purwakarta untuk mendampingi para buruh PT Indonesia Victory Garment yang mewakili untuk segera melaporkan segala persoalan yang dikeluhkan kepada LSM GNRI Atas Dugaan Penggelapan Iuran BPJSTK tersebut dengan alasanya, bahwa setiap menerima upah selalu dipotong  untuk membayarkan BPJS, namun kenyataannya pihak PT. Indonesia Victory Garment Purwakarta tidak membayarkan kewajiban iuran pemerintah dan juga sangat merugikan pihak karyawan.


Untuk itu, Abdulah Sani Mengatakan " Kami selaku Kuasa Hukum sudah 2 kali melayangkan surat dan sudah bertemu dengan kuasa hukum PT. Indonesia Victory Garment di Sekretariat DPDK LSM GNRI jln Kemuning 183  Purwakarta, namun tidak ada kejelasan pada nasib para karyawan ini," Tuturnya.


Dilain hal Ketua Litbang DPP LSM GNRI Ivan Rivai mengatakan bahwa, pelaporan ini harus terus dikawal agar hak-hak karyawan/Buruh PT.Indonesia Victory Garment bisa diselesaikan dan dibayarkan. Karena hal ini sudah termasuk dalam kategori penindasan dan kesewenang - wenangan juga  tidak sekalipun boleh terjadi pada setiap buruh/karyawan. 


Selanjutnya, Ivan menambahkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa ada pengecualian. Apalagi Buruh/karyawan tidak boleh di paksa untuk bekerja diluar kemampuannya, juga di intimidasi untuk membuat surat pernyataan, justru itu adalah sebuah perilaku kejahatan. 


Sehingga demi tegaknya keadilan dan kebenaran kami LSM GNRI siap mendampingi karyawan/buruh serta siap mengawal proses keadilan sampai kapanpun. ,"Tegasnya.


Adapun Ketua DPDK LSM GNRI Iwan Ernawan S.Pd. M.Pd sangat berharap bahwa Para Buruh PT Indonesia Viktory Garment jangan takut dengan dipanggilnya menjadi pelapor karena ini jelas menuntut hak dan kewajiban perusahaan terhadap para buruh. Dan kami DPDK LSM GNRI Purwakarta siap mendukung dan terus mengawal yang sudah kami percayakan kepada kuasa hukum DPP LSM GNRI," Pungkasnya. 


Dalam persoalan ini, Ketua Umum LSM GNRI N.N.Kholis mempertegas bahwa masalah PT Indonesia Victory Garment harus menyelesaikan sampai tuntas dan mau perhatikan karyawanya sebaik mungkin serta tidak mendholimi lagi, dan LSM GNRI siap utk mendampingi karyawan/Buruh yang terdholimi oleh perusahan manapun yang berdiri di NKRI,  sekalipun harus berhadapan dengan pengusaha dan penguasa setempat...salam NAWACITA." Tuturnya. (Mjn)

TerPopuler