Komentar
HaI ini dikarnakan pihak distributor terkesan tidak transparan dalam proses pendistribusian dan harga het dan kerap berkelit bahwa stok di gudang ada.
Hal ini membuat beberapa aktivis dari Forum Pemerhati Petani Butta Toa (FP2BT) Bantaeng Jamaluddin.J sempat emosi dan memukul meja. Paslnya pihak distributor terlihat berbelit dan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan Aidil adha ketua LSM TKP
Rapat gabungan ini dipimpin wakil Ketua DPRD, Muhammad Ridwan, dihadiri Ketua DPRD Hamsyah Ahmad, Wakil Ketua H. Irianto dan menghadirkan Asisten 2 bidang ekbang, Kadis Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta 4 distributor pupuk yang menyuplay jenis Urea, Za, SP36, dan pupuk Organik.
Ketua DPRD Hamsyah Ahmad, mendesak pihak distributor untuk berbuat jujur dan menyampaikan informasi secara transparan kepada legislatif dan forum pemerhati petani butta toa.
“Saya ingatkan bahwa terkait masalah pupuk dalam rangka penguatan pangan adalah visi dan misi Bupati yang menjamin ketersediaan pupuk di Bantaeng. Makanya sistim ini harus diperbaiki ,”Tegasnya
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Muhammad Ridwan, mengatakan apapun yang terjadi dalam rapat ini merupakan bagian dari keperihatinan dan perhatian semua pihak terhadap kondisi yang petani alami sekarang.
“Jadi kalaupun ada yang pukul meja sampaikan unek-unek bernada tinggi yang terjadi dalam suasana rapat ini, itu merupakan bagian kecintaan kita kepada nasib petani,” ungkapnya.
Begitupun sejumlah anggota DPRD seperti, Asryudi Asman, Didik Sugiharto, H. Rahman Tompo, Herlina Aris, juga bersuara lantang membela kepentingan petani yang mengalami kelangkaan pupuk dimana 4 distributor yang hadir harus berkomitmen dan menjamin ketersedian pupuk di Bantaeng.
Diketahui harga dari distributor ke pengecer senilai Rp86.500. Sedangkan dari pengecer ke konsumen atau petani sebesar Rp90 ribu harga het, namun di lapangan haraganya 10.500.00 ribu sampai 110.00 ribu per zak/50kg jenis Urea.
Dari pihak diatributor berdalih yang sama bahwa kelangkaan pupuk itu tidak terjadi hanya saja penyaluranya yang lambat karna terkendala oleh regulasi mulai dari SK dari provinsi dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani RDKK yng kini menjadi E-RDKK dengan sistem online.
Sementara ketua fraksi gabungan FKDNI Didik Sugiarto,meminta agar seluruh pernyataan ke 4 distributor dalam rapat gabungan komisi ini dibuat dalam bentuk rekomendasi agar bisa disampaikan kepada petani atau masyarakat di lapangan sebagai bentuk pengawasan.
Rapat yang berlangsung begitu alot, akhirnya membuahkan, 14 catatan penting kemudian menjadi rekomendasi dewan untuk ditindak lanjuti
Rekomendasi tersebut adalah, melakukan penarikan semua pupuk bersubsisi di toko yang dianggap bermasalah, menarik semua pupuk di tingkat pengecer karena ini sudah melanggar dan meresahkan petani.
Kemudian memastikan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam tiba, meminta E-RDKK diperbaiki memasikan, adanya pengecer di setiap desa dan membentuk lembaga independen di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), termasuk melakukan evaluasi kepada distributor yang terkesan abai.(red)