Pemkab Bantaeng Siapkan Sanksi untuk ASN yang Belum Vaksin -->

Iklan Semua Halaman

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Pemkab Bantaeng Siapkan Sanksi untuk ASN yang Belum Vaksin

KIM(Kelompok Informasi Masyarakat) Kayu Loe
12/08/2021


 

GlobalNewsindonesia.com-BANTAENG --- Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi OPD dan Forkopimda di Balai Kartini, Rabu, 8 Desember 2021. Rapat koordinasi ini membahas sejumlah langkah Pemkab Bantaeng hingga akhir tahun dan mempersiapkan langkah untuk awal 2022. 


Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin. Dalam pemaparannya, bupati bergelar doktor pemerintahan ini memberikan tiga instruksi untuk dilaksanakan oleh pimpinan kewilayahan. 


Instruksi pertama adalah terkait dengan tata kelola penggunaan anggaran daerah. Dia meminta kepada semua pekerjaan yang terbengkalai untuk diselesaikan sebelum memasuki awal 2022. Kedua, dia juga meminta kepada semua pimpinan kewilayahan mulai desa dan kelurahan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya Covid-19. 


Instruksi ketiga adalah dengan mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstreem. Dia berharap semua wilayah untuk tetap siaga tetapi tidak panik mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstreem ini. Dia juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan upaya antisipasi dan taktis terkait ancaman bencana. 


"Kita berterimakasih kepada semua pihak yang selama ini membantu untuk kerja bakti, membersihkan drainase dan mengantisipasi wilayah yang rawan terdampak banjir," jelas dia. 


Terkait dengan Covid-19, Ilham Azikin mengajak kepada semua pihak untuk menyelesaikan vaksinasi hingga akhir tahun ini. Dia berharap kuota vaksinasi bisa terpenuhi hingga akhir tahun. 


Dia membuka kembali data sejumlah desa dan kelurahan yang belum melakukan maksimal vaksinasinya. Dia lalu mengajak semua desa dan kelurahan untuk melakukan vaksinasi minimal tujuh orang per dusun setiap hari untuk mencapai target herd imunity. "Sekali lagi ini bukan soal persentase jumlah vaksinasi. Ini soal bagaimana kita memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat kita," jelas dia. 


Dia juga mengajak kepada semua pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi dan vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada 2020. "Lebih baik kita berkeringat-keringat untuk vaksinasi ini. Dari pada kita berdarah-darah melihat masyarakat kita tidak bisa melakukan apa-apa, dibatasi dan perputaran ekonomi kembali tersendat karena Covid-19 di 2022 nanti," jelas dia. 


Dia juga mewajibkan semua ASN untuk vaksin. Mereka yang bersyarat vaksin harus menjalani proses vaksin. Jika tidak, pemerintah akan menunda pembayaran TPP mereka, tahun ini. "Pak Kadis DPPKAD, pertimbangkan untuk menunda pembayaran TPP ASN yang belum vaksin," kata dia. 


Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin juga mengungkapkan beberapa hal yang mesti di selesaikan hingga akhir 2021 ini. Salah satunya adalah masalah sengketa Pilkades yang masih berefek di masyarakat. "Ini masih ada konflik di masyarakat. Ini harus segera selesai, agar tidak ada lagi konflik yang bisa melebar di masyarakat," jelas dia.(*)