Komentar
Globalnewsindonesia.com,- Palembang Sumsel- Pembentukan satgas BLBI yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021 lalu, menjadi angin segar bagi rakyat Indonesia yang menunggu penyelesain kasus yang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun pasca krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 - 1998.
Langkah yang diambil oleh presiden Jokowi ini patut di apreasiasi di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang bergejolak dimusim covid 19 ini, upaya tegas ini menjadi sinyal positif terhadap iklim bisnis didalam negeri terutama bagi para invenstor yang akan berinvestasi di Indonesia bahwa penegakan hukum dan perlindungan hukum di bidang keuangan dan perbankan adalah syarat mutlak terciptanya proses good government.
Upaya penagihan hutang terhadap obligator dan debitur BLBI menurut andreas OP selaku sekretaris umum Barikade 98 Sumsel, harus didukung oleh seluruh APH dan infrastruktur pendung lainya termasuk peran serta kelompok civil society dan NGO lokal yang selama ini menyuarakan gerkan anti korupsi, dan yang tidak kalah penting juga adalah tahapan teknis dilapangan dalam upaya sita asset para obligator dan debitur juga harus di expose terbuka, termasuk nama dan jenis asset yang akan disita.
Kami percaya dengan orang - orang yang duduk dalam tim satgas yang sudah dibentuk, harapakan kami mereka dapat bekerja dengan professional serta mengendepankan kepentingan besar dan menjujung rasa keadialan atas apa yang telah diperbuat para debitur dan obligator BLBI yang menikmati uang rakyat tanpa bertanggung jawab.
Selanjutnya secara tegas Andreas OP dalam siaran pers, Selasa (31/08/21) menegaskan sikap Organisasi DPW BARIKADE 98 Sumsel sebagai berikut :
1. Barikade 98 Sumsel mendukung langkah tegas Pemerintahan Jokowi melalui Satgas Penagih Aset BLBI untuk melakukan penagihan kepada para pelaku pengemplang dana BLBI.
2. Negara tidak boleh kalah dan bernegoisasi dengan para penjarah dana BLBI.
3. Penegakan hukum secara keras dan tegas atas setiap kasus korupsi adalah bukti bahwa Pemerintahan Jokowi tegak lurus pada perintah konstitusi.
4. Bahwa Menyita aset dan harta kekayaan para penjarah dana BLBI tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bahi rakyat.
5. Menyeret dan memenjarakan para maling dana BLBI adalah keadilan sejati Terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
6. Barikade 98 Sumsel akan terus mengawal pemerintahan Jokowi yang selama ini konsisten melaksanakan agenda-agenda Reformasi 98.
Harapan kami dengan tuntasnya proses sita asset para pengemplang dana BLBI ini, akan dapat membantu keuangan negara, pemanafatan asset baik lahan dan atau Gedung serta harta lainya untuk kegiatan ekonomi juga sangat membantu negara dalam mencitpakan peluang kerja dan lapangan kerja baru.
Tiga tahun waktu yang dimandatkan oleh presiden Jokowi untuk dapat mengembalikan uang negara yang dikuasai oleh obligator dan debitur dengan nilai kurang lebih 110, 45 T Kepeda satgas BLBI, bukanlah tugas yang ringan, ditengah buruknya birokrasi dan masih kuatnya budaya KKN di masyarakat .
DPW BARIKADE 98 Sumsel, akan senatiasa mengawal program kerja pemerintan Jokowi hingga 2024 hingga tingkat daerah serta siap bersinergi Bersama komponen bangsa lainya yang memiliki visi dan visi yang sama terhadap upaya menjaga NKRI. (AHer)