Komentar
Globalnewsindonesia.com,- Kampar.- Panas dibawah terik matahari tidak menyurutkan perjuangan sejumlah warga Sinama Nenek melakukan aksi survey lahan Eks PTPN 5 yang diserahkan Presiden RI melalui Mentri Agraria Sofyan Jalil pada tahun 2019 lalu.
Adapun tuntutan sejumlah warga tersebut, berlangsung pada Selasa, (6/7/2021) yang ditujukan kepada pihak Koperasi KNES selaku pengelola lahan.
Dan sejak dibagikanya sertifikat Tora mereka tidak kunjung mendapatkan hasil dari lahan mereka yang dikelola pihak KNES (Koperasi Nenek Eno Sinama).
Disamping itu warga juga menuntut agar pihak Koperasi KNES harus terbuka dalam menyampaikan hasil dari produksi dilahan yang dikelola pihak Koperasi tesebut.
Sementara itu Dr Hendri Abdul Jaiz, SH. M.H.,CPLC.,CPLE Pengacara LBH dari Akademisi Universitas Pasir Pangaraian yang menjadi Pendamping Hukum (PH) masyarakat turut langsung memimpin Aksi warga tersebut menyatakan "Ada sebanyak 20 orang Klien kita akan menduduki dan menguasai lahan tersebut.
Karena sudah 18 bulan tidak pernah menerima gaji sepeserpun, sementara laporan BPN tidak ada kepastian Hukum dari Polda Riau, terpaksa kita lakukan penguasaan lahan tersebut."ucap Dr Hendri SH.MH.,,CPLC.,CPLE.
Menanggapi hal tersebut, pihak media mencoba konfirmasi kepada pihak Humas KNES, 'Sedikit diluruskan disini kita sudah berdialog tadi mas, dengan beberapa tokoh perwakilan warga dari aksi tersebut disaksikan Kepolisan dari polsek Tapung Hulu, serta Babinsa dari koramil 16/Tapung.
Dengan kesepakatan melakukan aksi melihat atau mensurvey lahan tersebut dengan cara yang damai, dan bagi warga yang ingin mengetahui dimana letak peta lahanya di persilahkan buat melihatnya kita tidak menghalangi dan untuk masalah hasil atau gaji yang dipertanyakan warga tersebut kita punya prosedur dan sampai sekarang ini belum ada laporan,"Ujar Muhammad Arif .
Sementara itu Kapolsek Tapung Hulu IPTU Era Maifo Sik dalam keteranganya mengatakan,'Kita dari jajaran kepolisian turun langsung kelokasi, guna memediasi dan menkondusifkan aksi warga tersebut dengan memanggil pihak KNES dan perwakilan warga agar berdialog langsung dan bermusyawarah agar didapati kesepakatan aksi damai dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan," Pungkasnya.
Adapun aksi ini berjalan dengan damai dan tertib dengan meninjau lahan tersebut serta berdasarkan data yang dimiliki warga tersebut.(Ali Rs Tim Red)