KNPI Aksi di Kantor Bupati & DPRD Labusel Tuding CSR Jadi Alat Politik Yang Korban Rakyat -->

Iklan Semua Halaman

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

KNPI Aksi di Kantor Bupati & DPRD Labusel Tuding CSR Jadi Alat Politik Yang Korban Rakyat

7/05/2021

 


Globalnewsindonesia.com,- Labusel Sumut,- Para Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan & Tergabung dengan para mahasiswa kabupaten labuhanbatu selatan Sumut pada Senin (5/7/21(melakukan demontrasi menyampaikan Aspiras didepan Perkantoran Pemkab Labusel dan Kantor DPRD Labusel, 


Untuk menyampaikan orasi aspirasi menyikapi dana CSR perusahaan yang ada di Labusel, jangan jadikan CSR alat politik yang korban rakyat.


Namun dalam aksi tersebut sempat terjadi gesekan antara Satpol PP dan massa KNPI, karena masa menggoyang pintu masuk perkantoran Pemkab Labusel untuk mencoba masuk menemui dan bertatap .muka dengan Pj. Bupati Labusel. Elfi syareza


Para aksi tersebut menyampaikan orasi agar Pj Bupati Labusel hadir untuk menjawab tuntutan Pemuda dan Mahasiswa KNPI.


Namun Setelah setengah jam menyampaikan orasinya, Pj Bupati tak juga datang, massa merasa kecewa karna Pj Bupati tidak mau menemui para aksi. 


Kemudian Kadis Lingkungan Hidup Syaruddin yang datang menjumpai massa KNPI, namun mereka merasa kecewa dan akhirnya meninggal perkantoran Bupati Labusel tersebut dan  kemudian para aksi beranjak menuju kantor DPRD Labusel.


Setelah di kantor DPRD Labusel, massa kembalielakukan orasinya tuntutannya kepada anggota DPRD Labusel untuk segera memanggil Pj Bupati Labusel untuk meminta agar dana CSR selama 12 tahun dapat dipublikasikan secara transparan, dan meminta DPRD untuk mengeluarlan Perda terkait dengan dana CSR. tersebut.


Wakil Ketua DPRD Labusel H. Zainal Harahap menjelaskan terkait demo KNPI tentang dana CSR yang dinilai sangat positif. bagi saya ini sangat terlambat jauh sebelumnya, karena sudah kita kumpulkan semua Perusahaan ini, tapi pada saat itu ada suatu hal yang menghalanggi kita sehingga acara itu tidak terealisasi dengan baik, oleh karena itu kita minta agar perdanya dibuat,” ujarnya.


Dikatakannya , pihaknya kita  akan melakukan langkah-langkah selanjutnya.“Kita adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti, kita lihatlah dan ingatkan kami dari PDIP peduli terhadap kepentingan masyarakat, kita siap akan menjadi isiator RDP tersebut," ucapnya.


 koordinator aksi Rasid Tanjung dalam irasi  tuntutannya untuk mendesak anggota  DPRD dan Bupati agar  membentuk Perda tentang CSR di Labuhanbatu Selatan yang tesdfaran agar  tidak disalah gunakan seperti tahun 2019, dijadikan untuk alat politik dan keuntungan pribadi semata oleh salah satu calon dengan mengunakan lembaga Pemerintah seperti ala pertanian


Kata  Rasid, pengutipan dana CSR untuk perusahaan itu beragam mulai dari 500 juta sampai dengan 1miliar rupiah, dan dari total perusahaan yang ada di Labusel itu mencapai 30 miliar rupiah.


“Harapan kami agar kedepan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, Pemuda memiliki pekerjaan yang layak untuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan Sumber Daya Manusia dan alamnya memungkinkan untuk kesejahteraan yang merakyat,” ucapnya. (MH)