Komentar
GlobalNewsIndonesia.Com - Belawan; Masyarakat Kecamatan Medan Belawan mulai resah dengan dikejutkannya banjir air pasang laut (banjir rob) yang tidak terduga tingginya dikarenakan rumah terendam dan merusak beberapa perabotan rumah tangga dalam minggu ini.
Ketua umum Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) R. Khairil Chaniago mengatakan, "banjir air pasang laut (banjir Rob) yang sudah beberapa tahun belakangan ini melanda kecamatan Medan Belawan, kini semakin memprihatinkan dan meresahkan, karena ketinggian air pasang sudah di atas rata–rata normal dan menenggelamkan puluhan ribu rumah warga, serta kerap terjadi baik pada waktu siang maupun malam" Ucapnya.
Menurut Khairil, hal ini tidak bisa lagi sekedar dianggap siklus alam belaka, situasi ini sudah bisa diklasifikasikan sebagai bencana berkelanjutan, sebab telah mengancam, keselamatan maupun kesehatan masyarakat, munculnya bibit penyakit, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Untuk menyelesaikan masalah ini, lanjut Khairil, terlebih dahulu kita harus mengetahui sumber masalahnya agar langkah–langkah penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan terukur dan objektif.
R Khairil Chaniago juga menjelaskan menurutnya "ada beberapa factor yang menyebabkan hal ini terjadi disamping faktor pemanasan global, yakni antara lain rusaknya zona penyangga (buffer zona) akibat beralihnya fungsi hutan mangrove, reklamasi alur laut untuk pengembangan pelabuhan Belawan yang dilakukan PT Pelindo I dan pendangkalan yang terjadi diseputaran wilayah pantai serta drainase yang kurang tertata dengan baik" Jelasnya.
"Kami meminta agar segera dilakukan moratorium atau penghentian sementara, segala bentuk pembangunan yg bersifat pemanfaatan lahan hijau di Belawan, termasuk reklamasi yg di lakukan PT. Pelindo saat ini di daerah Belawan I. Kami memahami bahwa PT. Pelindo memiliki hak untuk mengelola sebagian wilayah Belawan untuk pengembangan kepelabuhanan, tetapi tolong para pejabatnya gunakan hati nurani sebab masyarakat juga punya hak untuk hidup dengan tenang dan nyaman. Termasuk bebas dari petaka banjir rob yg semakin menggila saat ini" Jelasnya.
“Jangan sampai konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terkesan mengabaikan undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang penataan ruang yang mengisyaratkan untuk mendukung upaya pengurangan resiko bencana dan prioritas pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat,” lanjutnya.
Maka, kata Khairil, solusi terdekat yang harus dilakukan adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan “Pemulihan Ekosistem” Mangrove yang ada di pesisir pantai kota Medan maupun kabupaten tetangga, karena kota Belawan di sisi barat dan timurnya diapit oleh 2 (dua) zona penyangga yaitu paluh Kurau dan Sungai Dua yang secara administrasi masuk kedalam wilayah Deli Serdang.
Oleh karena itu, kata Khairil, Pemerintah kota Medan dan propinsi harus bertindak cepat dan tepat untuk memulihkan situasi. Menurutnya, sikap tegas berbasis prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat perlu di terapkan, jangan sampai bisnis kaum pemodal lebih di utamakan dengan mengabaikan tujuan dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, sesuai perda Nomor 2 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang berorientasi kepada terciptanya lingkungan dan ruang yang nyaman, asri dan teratur.
“Belawan adalah pintu gerbang perekonomian nasional bagian barat, karena di kecamatan Medan Belawan terdapat pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional, nasional dan regional, yang menjadi urat nadi perekonomian Sumut dan propinsi lainnya di pulau Sumatera,” pungkasnya.
(Lp Sitinjak)