-->

Asosiasi MPFI Tanyakan Soal MNC Yang Masih Syuting Film Dimasa Covid-19


GlobalNewsIndonesia.Com.- JAKARTA - Dalam rasa ketidakadilan Ketua Umum Asosiasi Management Produksi Film Indonesia (MPFI), Ferian menyatakan bahwa dia merasa adanya kejanggalan soal pelarangan syuting film/sinetron pada masa Pemberlakukan Sistem Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah.

Hal ini, dia sendiri melihat MNC melalui In House MNC masih tetap melakukan syuting beberapa sinetron diantaranya, Dunia Terbalik, Tukang Ojek Pengkolan, Orang Miskin Baru dan Memet Terlanjur Kaya.

Harapanya,“Pemerintah atau Kapolri harus bersikap tegas dan tidak bersifat tendensius dalam melarang bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk produksi/syuting pada masa pemberlakuan PSBB ini,” kata Ferian dalam siaran persnya, Senin (27/04/2020).

Menurut Ferlian, adanya ketidakadilan itu dirasakan MPFI setelah relaksasi Izin syuting yang pernah diajukan ditolak pihak Mabes Polri. Padahal, MPFI bertujuan ingin memperjuangkan nasib dari para pekerja harian yang terlibat dalam proses produksi/syuting. "Relaksasi izin MPFI ditolak, eh kok MNC dibiarkan terus memproduksi sinetron?," tanya Ferian.

Masih menurutnya, memang kegiatan syuting itu dilakukan di studio milik MNC.Tetapi, masalah kesehatan dan keselamatan pekerja film patut mendapat perhatian paling utama, apalagi pemerintah sudah meluncurkan PSBB dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid -19.,"Jelasnya.

Untuk itu satu hal yang kami tau "Stasiun televisi lain saja sudah mematuhi aturan dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan mengumpulkan massa lebih dari 5 orang. Dan Janganlah berlindung di balik lembaga penyiaran yang masih memperbolehkan beroperasi dengan syarat tertentu," Tegasnya.

"Kita kan semua sudah tahu bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan sama sekali kepada pekerja film selama PSBB. Yang ada, kita hanya didata tanpa ada realisasi sampai saat ini. Jadi, jangan sampai kecemburuan sosial," tambah Ferian.

Melihat carut marutnya lembaga yang menangani perfilman menjadi faktor utama dalam masalah bagi pelaku pekerja seni, kru dan aktor film. Ditambah lagi, tidak adanya big Data pekerja film di indonesia.

Ditambah lagi adanya tarik-menarik antara Kemendikbud dan Kemenparekraf membuat nasib pekerja film semakin miris. Belum lagi, Badan Perfilman Indonesia (BPI) bukannya bertindak sebagai regulator tapi jadi tempat penampungan asosiasi-asosiasi perfilman yang ada di indonesia," jelasnya. (Mjn).

Kontributor: Ketum.Asosiasi MPFI.(Ferian)