Sering Terima Daging Busuk Warga Dua Desa Keluhkan BPNT


            GlobalnewsIndonesia.com : LAHAT – Puluhan warga Dua desa yakni Pagardin dan Karang Cahaya yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Senin (13/4) mendatangi kantor Dinsos Lahat. Kedatangan warga tersebut guna meminta klarifikasi atas bantuan yang diterima sebelum nya dinilai tidak manusiawi, bahkan warga juga mempertanyakan seringnya pemotongan dana dalam setiap distribusi yang diberikan oknum pendamping desa.
            Fitriani (48) perwakilan warga desa Pagardin mengatakan, sebelumnya termasuk dalam anggota PKH sejak tahun 2012 namun akhir tahun 2019 dihapus dari daftar. Untuk BPNT yang terima beberapa bulan terakhir sangat tidak manusiawi karena selain jumlah yang tidak sesuai nominal, bantuan warga juga sering dinyatakan hangus jika lambat
mengambil sedangkan kartu ATM dipegang oleh ketua kelompok.
            “Jumlah bantuannya sebesar Rp,200 ribu dalam bentuk pangan yakni beras 10 Kg, telur satu karpet dan daging ayam. Namun daging ayam yang diterima tak jarang busuk sedangkan telur sekarpet berkurang Dua butir, kami ini orang susah dan miskin tapi jang dipermainkan seperti ini,”ujarnya.

       Ditambahkannya, bantuan yang diberikan jika lambat mengambil maka dinyatakan hangus oleh petugas pendamping dan ketua kelompok. “Bahkan warga juga dipungut uang sebesar Rp.70 ribu jika masih mau menjadi anggota penerima manfaat BPNT. “ Warga yang sudah dinyatakan tidak masuk dalam BPNT namun kartunya masih tetap aktif,”imbuhnya.
            Senada Susilawati dari desa Karang Cahaya kecamatan Kimsel menuturkan, sangat kecewa dengan ulah oknum petugas pendamping desa karena selain memotong dana bantuan juga mengancam warga akan mencoret dari daftar penerima manfaat jika mengambil sembako dari pihak luar.
            “Kami ni jeme kecik sare, tapi dimainka saje oleh oknum, nah kalu la keDinsos kami puas bisa menyampaikan hal yang selama ini dialami karena menjadi anggota PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi,”jelasnya.
            Sementara itu Deni koordinator deerah PKH kabupaten Lahat mengungkapkan, sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 sudah terjadi perubahan komponen dimana dalam bentuan biaya pendidikan hanya untuk orang yang tidak mampu menjadi penerima kemudian berubah menjadi Lansia dan Ibu hamil. Bagi pnerima PKH datanya dikirim keKemensos sehingga siapapun yang didata belum menerima PKH atau BPNT.
            “Nanti akan kami panggil petugas pendamping desa dan ketua kelompok. Apakah benar terjadi kecurangan dalam setiap distribusi dilapangan dan jika terbukti maka akan ada eveluasi,”jelasnya.   
            Kepala Dinsos Lahat Iskandar,MM mengutarakan, sangat apresiasi apa yang dilakukan warga Dua desa dalam menyampaikan keluhan terkait BPNT dan PKH sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Dinsos Lahat akan siap menyelesaikan permasalahan dilapangan karena untuk Distribusi PKH dan BPNT ada perwakilan petugas langsung dari Kemensos RI.
            “Akan kami panggil ketua kelompok dan pendamping desa untuk dimintai klarifikasi terkait kebenaran keluhan masyarakat dilapangan, dan jika terbukti maka kami berharap ada tindak lanjut dari pihak Korda Kemensos RI,”pungkasnya.(Arm)

Total Pageviews