Komentar
GlobalNewsIndonesia.com- Tanjung Balai; Ketua PD GNPK-RI Kota Tanjungbalai-Sumatera Utara Adli Azhari Siregar menyesalkan sikap Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal transparansi pendistribusian bantuan musim Pandemi Covid-19 ini dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Rancuhnya tatakelola pendataan dalam kelayakan dan kepatutan penerima bantuan sepertinya bukan menjadi prioritas agar peruntukan bantuan tepat sasaran.
Tidak sampai disitu menurut Adli, Penyaluran berkala tahap I yang tanggal 18 April 2020 di 6 titik Kecamatan yang mendistribusikan beras/sembako tersebut justru disinyalir rentan penyimpangan mengingat pengadaan sembako diduga melalui mekanisme RAB (Rancangan Anggaran Belanja) tentunya punya HPS (Harga Perkiraan sendiri) sudah sesuai tidak.
Jika masyarakat menemukan penyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan sendiri dalam Pendistribusian bantuan maka jangan sungkan laporkan kepada pihak kepolisian setempat karena pelapor dilindungi Undang-undang dan Tindak pidana korupsi diatur Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dengan pasal 55 dan 56 KUHP.
Pemerintah Tanjungbalai harus transparan agar tidak melahirkan polemik baru yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, Karena mengingat hari ini akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Tanjungbalai kemiskinan semakin bertambah dari sebelumnya yang kemiskinan terus meningkat di Kota Tanjungbalai.
Sebaiknya jika dana yang digelontorkan dalam bentuk bantuan Uang maka masyarakat tentunya membutuhkan uang tunai juga, bukan sembako saja yang dibutuhkan karena mengingat kebutuhan pokok meliputi Pangan, Sandang dan Papan. Tegas Adli Azhari Siregar.(Roy)