Akankah WAMEN Menjadi 'Politik Balas Budi' -->

Iklan Semua Halaman

 


Jika ada yang mendapat intimidasi atau tindakan tidak menyenangkan lainnya dari anggota GNI, silahkan lapor ke redaksigni@gmail.com, untuk pengiriman berita kegiatan kampus, sekolah , sosial kemasyarakatan, lainnya silahkan di nomor center kami

 




Akankah WAMEN Menjadi 'Politik Balas Budi'

8/29/2019
Poto:Kompas (Ilustrasi)

Global News Indonesia; setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih untuk periode 2019-2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum RI.

Saat ini presiden Jokowi beserta Tim Koalisi disibukkan dengan draf posisi menteri pada kabinet Kerja jilid 2. Masing-masing parpol pendukung sudah menyiapkan kader-kader terbaik untuk dipinang oleh Presiden.

Bahkan ada yang terang-terangan minta jatah lebih banyak karena menjadi pemenang pemilu dengan perolahan kursi parlemen terbanyak.

Sebagian partai besar ada juga yang malu-malu menyebutkan angka, dalil 'Prerogatif' menjadi senjata pamungkas.

Timbul pertanyaan di benak publik, apakah parpol pendukung yang tidak lolos Parliamentary Threshold 4% akan dapat jatah menteri. Perindo, Hanura, PKPI dan PBB adalah 4 parpol koalisa pendukung paslon 01 yang gagal kesenayan.  Akankah opsi Wamen atau wakil menteri menjadi pilihan sebagai 'Politik Balas Budi'?

Belum lagi Partai-partai politik yang menjadi kompetitor pada saat pilres yang sekarang memberikan lampu hijau untuk bergabung menjadi partai pendukung pemerintah, istilah yang lazim publik dengar 'Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis'

Padahal sejatinya Jabatan menteri harus di ukur dari sisi kapasitas, kapabilitas dan integritas nya, dengan kewenangan tunggal yang dimiliki presiden, seharusnya dapat dipergunakan untuk menjalankan prerogatif secara mutlak.

Walaupun isu 55 banding 45 sudah pernah disampaikan oleh presiden jokowi. Antara menteri yang berasal dari parpol dan profesional. Semoga presiden kita tidak tersandera dengan politik 'Balas Budi' dengan Kabinet 'Gemuk' yang tidak efektif.

Publik berharap semoga Presiden dapat memilih para pembantunya yang berani mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. (Redaksi GlobalNews)